Pengertian Hukum Perbankan Syariah

NAMA: SRI WAHYUNI

KELAS: 2EB02

NPM: 26210675

A. Pengertian Hukum Perbankan Syari’ah

Kata Hukum (al-hukm) secara bahasa bermakna menetapkan atau memutuskan sesuatu, sedangkan pengertian hukum secara terminologi berarti menetapkan hukum terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan manusia.[1] dalam perihal ini berarti penetapan hukum yang berkaitan dengan Perbankan.

Kata Bank berasal dari kata banque dalam bahasa Prancis, dan dari banco dari bahasa Itali, yang berarti peti/lemari atau bangku. Kata peti atau lemari sebagai isyarat fungsi untuk tempat penyimpanan benda-benda berharga, seperti peti uang, peti emas atau yang lainya.[2] Secara umum pengertian Bank Islam (Islamic Bank) adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Saat ini banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas Bank Islam selain istilah Bank Islam itu sendiri, yakni Bank Tanpa Bunga (Interest-Free Bank), Bank Tanpa Riba (Lariba Bank), dan Bank Syari’ah (Shari’a Bank). Sebagaimana akan dibahas kemudian, di Indonesia secara teknis yuridis penyebutan Bank Islam mempergunakan istilah resmi “Bank Syari’ah”, atau yang secara lengkap disebut “Bank Berdasarkan Prinsip Syari’ah”.

Menurut Ensiklopedi Islam, Bank Islam atau bank syari’ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoprasianya sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah.[3]

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 pengertian Bank adalah berupa badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkanya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banayak (Pasal 1 Angka 2). Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Pasal 1 angka 1).[4]

Jadi pengertian Hukum Perbankan Syari’ah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank yang memenuhi Prinsip-Prinsip Syari’ah dan memiliki peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan.

 

B. Sejarah Hukum Perbankan Syari’ah

1. 1 Praktek Bank Pada Zaman Rasulullah SAW

Secara Umum Bank adalah lembaga yang memiliki tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan sesuai dengan akad syari’ah telah dilakukan sejak zaman Rasululllah SAW. Praktek-praktek seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. [5]

Rasulullah SAW yang dikenal dengan julukan Al-Amin, dipercaya oleh masyarakat Makkah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum hijrah ke Madinah, beliau meminta Ali bin Abi Thalib r.a untuk mengembalikan semua titipan itu kepada pemiliknya. Dalam konsep ini, pihak yang dititipi tidak dapat memanfaatkan harta titipan.

Seorang sahabat Rasulullah SAW, Zubair bin Awwam r.a memilih tidak menerima titipan harta, ia lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan Zubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda yaitu pertama, dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman ia mempunyai hak untuk memanfaatkan, kedua karena bentuknya pinjaman maka ia wajib mengembalikan secara utuh. Dalam riwayat Ibnu Abbas. r.a juga pernah melakukan pengiriman uang ke Kufah dan Abdullah bin Zubair r.a melakukan pengiriman uang dari Makkah ke adiknya Mis’ab bin Zubair yang tinggal di Irak.[6] Pada masa sekarang perihal ini biasa kita sebut dengan Transfer.

Penggunaan cek juga tela dikenal luas seiring dengan meningkatnya lalu lintas perdagangan antara negeri Syam dan negeri Yaman, yang paling tidak berlangsung dua kali dalam setahun. Bahkan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab r.a menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Dengan menggunakan cek ini, mereka mengambil gandum di Baitul Mal yang ketika itu di impor dari Mesir. Disamping itu pemberian modal kerja seperti mudharabah, muzara’ah dan musawah juga telah dikenal sejak awal diantara kaum muhajirin dan anshor.[7]

Beberapa Istilah Perbankan modern bahkan berasal dari khazanah ilmu fiqh, seperti istilah kredit (Inggris : credit, Romawi : credo) yang diambil dari istilah qord. Credit dalam bahasa Inggris berarti meminjamkan uang, credo berarti kepercayaan sedangkan qord dalam fiqh beraarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Begitu juga dengan istilah cek (Inggris : check, Prancis : cheque) yang diambil dari istilah Suq, Suq dalam bahasa Arab berarti pasar, sedangkan cek adalah alat pembayaran yang biasanya digunakan di pasar.[8]

Gagasan awal diadakanya bank islam adalah untuk menghindari riba, pada masa Rasulullah, yang membawa risalah Islam bagi umat manusia, telah memberikan rambu-rambu tentang bentuk-bentuk perdagangan mana yang dapat dikembangkan pada masa berikutnya. Serta bentuk-bentuk usaha mana yang yang dilarang karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Salah satu larangan itu adalah usaha yang mengandung riba, dimana ayat tentang larangan riba ini diperkirakan turun menjelang Rasulullah wafat pada usia sekitar 60 tahun. Sehingga beliau tidak sempat menjelaskan secara rinci tentang riba ini. Dalam hubungan inilah peranan ijtihad para cendekiawan muslim sangat diharapkan untuk menggali konsepsi dasar tentang sistem perbankan modern yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah.[9]

Dengan demikian jelas, bahwa meskipun pada zaman Rasulullah secara formal belum ada lembaga perbankan, namun dari realitas amalan para sahabat pada saat itu menggambarkan fungsi lembaga Perbankan. Bahkan akad-akad yang dilakukan oleh para sahabat pada saat itu, seperti fungsi penitipan, memberikan pinjaman, pengiriman uang, melakukan pembiayaan modal kerja, dan lain-lainyang menjadi prinsip-prinsip utama dalam mengembangkan Perbankan Syari’ah. Di zaman Rasulullah SAW fungsi-fungsi tersebut dilakukan oleh perorangan dan biasanya satu orang hanya melakukan satu fungsi.

 

Gambar 1.1 Fungsi Perbankan pada Masa Sahabat[10]

 

Pada zaman bani Abbasiyah ketiga fungsi perbankan dilakukan oleh satu individu. Fungsi-fungsi perbankan yang dilakukan oleh satu individu telah dikenal sejak zaman Bani Abbasiyah. Perbankan mulai berkembang pesat ketika banyak beredar jenis mata uang pada saat itu, sehingga perlu keahlian khusus untuk membedakan antar mata uang. Hal ini diperlukan karena setiap mata uang mempunyai kandungan logam mulia yang berlaianan sehingga mempunyai nilai yang berbeda pula. Orang yang mempunyai keahlian khusus ini disebut naqid, sarraf, dan jihbiz.

Istilah Jihbiz itu sendiri mulsi dikenal sejak Khalifah Muawiyah (661-680) ynag sebenarnya dipinjam dari bahasa Persia, kahbad atau kihbud. Pada masa pemerintahan Sasanid, istilah ini dipergunakan untuk orang yang ditugaskan mengumpulkan pajak tanah.

 

Kemajuan Praktik perbankan pada zaman Bani Umaiyah dan Bani Abbasiyah ini ditandai dengan beredarnya saq (cek) dengan luas sebagai media pembayaran. Bahkan peranan bankir telah meliputi tiga aspek yaitu menerima depositi, menyalurkan dan mentransfer uang.[11] Sehingga dari masa iniliah istilah-istilah perbankan mulai dikenal luas oleh umat islam pada saat itu.

 

1. 2 Sejarah Hukum Perbankan Islam di dunia Internasional

Gagasan awal mengenai Bank Islam memang sempat memberikan banyak komentar dari beberapa kalangan yang saat itu banyak orang menilai mustahil dan tidak akan dapat memberikan keuntungan jika mendirikan, karena memang dalam system manajemen oprasinya ingin membebaskan diri dari mekanisme bunga, Terbukti awal abad ke 20 merupakan masa kebangkitan Islam dari “ketertidurannya” ditengah pergolakan dunia, Islam mampu mengimplementasikan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari dengan mendirikan bank yang berbasis syari’ah.

Dalam kancah Internasional, Mesir selain tempat beridirnya Bank Islam pertama kali juga sebagai pelopor perkembangan perbankkan Islam pertama kali, yang memang sebelumnya tercetus dari konsep para pemikir-pemikir Islam yaitu Anwar Qureshi (1946), Naiem Siddiqi (1948) dan Mahmud Ahmad (1952), dengan menawarkan sistem bagi hasil untuk perbankan. Yang kemudian dibuat gagasan pendahuluan oleh ulama besar Pakistan Abal A’la Al Mawdudi (1961) dan Muhammad Hamidullah (1962).

Perintisan penerapan sistem profit and loss sharing, sebagai inti bisnis lembaga keuangan yang berbasis syari’ah, tercatat telah ada sejak tahun 1940-an, yaitu upaya dalam mengelola dana jama’ah haji secara non konvensional di Pakistan dan Malaysia.[12] Barulah kemudian dalam konsep kelembagaan dari perwujudan perbankkan syari’ah mendirikan Islamic Rural Bank di daerah Mit Ghamr pada tahun 1963, yang tercatat sebagai bank Islam pertama kali, atas binaan dari Prof. Dr. Abdul Aziz El- Nagar yang dalam hal pendanaannya mendapatkan bantuan dari Raja Faisal pada tahun 1963 hingga 1967 di Kairo Mesir. selain itu Bank Islam pertama ini dianggap berhasil mendapatkan prestasi dengan memadukan manajemen perbankkan Jerman dengan prinsip muamalah Islam dengan menerjemahkannya dalam produk-produk bank yang sesuai untuk daerah pedesaan yang sebagian besar orientasinya adalah industri pertanian[13], akan tetapi pada tahun 1975 bank ini di tutup karena persoalan politik saat itu. Kemudian seiring pembentukan konsepsi-konsepsi perbankan Islam dalam dunia internasional Mesir kembali berhasil mendirikan bank Islam dengan nama Nasser Social yang lebih cenderung bersifat sosial dibanding komersil.[14]

Secara kolektif gagasan awal berdirinya bank sayari’ah di tingkat internasional, muncul pertama kali dalam konfrensi Negara-negara Islam se-dunia di Kuala Lumpur Malaysia pada bulan april 1969, yang di ikuti 19 negara peserta. Dari hasil konfrensi tersebut lahir beberapa hal, diantaranya:

1. Tiap keuntungan haruslah tunduk kepada hukum untung dan rugi, jika tidak ia termasuk riba dan riba itu sedikit/banyak haram hukumnya.

2. Diusulkan supaya dibentuk suatu bank syari’ah yang bersih dari system riba dalam waktu secepat mungkin.

3. Sementara waktu menunggu berdirinya bank syari’ah, bank-bank yang menerapkan bunga diperbolehkan beroprasi, namun jika benar-benar dalam keadaan darurat.

Kemudian untuk melebarkan kiprah perbankkan Islam di dunia Internasioanl pemerintah Mesir dalam hal ini terwakili oleh menteri luar negeri mengajukan proposal tentang studi pendirian bank Islam internasional untuk pembangunan dan perdagangan serta pengajuan proposal pendirian fedrasi bank Islam dalam rapat menteri luar negeri Negara-negara Organisasi Konfrensi Islam (OKI) yang saat itu di Karchi Pakistan, bulan Desember 1970, Dalam persetujuan pengesahan proposal itu juga memberikan beberapa usulan tambahan yaitu pembentukan badan infestasi dan pembangunan Negara-negara Islam, serta pembentukan asosiasi bank-bank Islam sebagai badan konsultatif masalah-masalah ekonomi dan perbankkan Islam. Kemudian dalam follow up nya pada sidang menteri luar negeri OKI di Benghazi Libya bulan maret 1973 rencana tersebut kembali diagendakan dengan menghasilkan beberapa kesimpulan, sampai pada berikutnya pada bulan Juli 1973 diadakan pertemuan komite ahli, perwakilan dari Negara-negara Islam penghasil minyak yang bertemu di Jeddah dengan pembahasan agenda yang sama (pendirian bank Islam). Kemudian dalam follow up nya yang kedua pertemuan antara menteri-menteri luar negeri OKI di Jeddah menghasilkan kesepakatan untuk mendirikan IDB (ISLAMIC DEVELOPMENT BANK) yang bermodalkan awal 20 Milyar Dinar atau ekuivalen 2 Milyar SDR (special drawing right) IMF[15] dengan beranggotakan semua Negara OKI.

Kemudian dalam dekade awal 1980-an setelah resmi didirikannya IDB dalam hasil kesepakatn pertemuan beberpa menteri luar negeri OKI di Jeddah, tumbuh beberapa Bank-Bank Islam lainnya yaitu Dubai Islamic Bank pada tahun 1975 yang dalam kedudukannya adalah sebagai Bank Islam swasta pertama kali, Faysal Islamic Bank yang berdiri di Mesir dan Jedah pada tahun 1977, Kuwait Fenance House pada tahun 1975, Jordan Islamic Bank for Finance and Investment, Bahrain Islamic Bank dan Islamic International Bank for Finance and Development atau lembaga investasi dengan bentuk international holding companies, seperti Daar Al-Maal Al-Islami (Geneva), Islamic Investment Company of the Gulf, Islamic Investment Company (Bahama), Islamic Investment Company (Sudan), Bahrain Islamic Investment Bank (Manama) dan Islamic Investment House (Amman).

Dalam perkembangan berikutnya, system perbankkan syari’ah mendapatkan sambutan baik di mata internasional terbukti pada bulan Agustus 1998 tercatat ada 200 buah, di antaranya 160 berupa bank, dan sisanya adalah lembaga keuangan non bank,[16] ini semua memang terpengaruh dari system menejemen syari’ah yang berorientasi pada etika bisnis yang sehat. Tak hanya itu perkembangan perbankkan Islam juga merambah pada Negara-negara non Islam yang jumlahnya pun juga relative besar. Lain dari itu atas prestasinya dalam menggaet perhatian internasional kedudukan bank syariah berhasil menjalin kerjasama dengan bank konvensional untuk menawarkan produk-produk bank syar’iah. Hal tersebut terlihat dari tindakan beberapa bank konvensional yang membuka sistem tertentu di dalam masing-masing bank dalam menawarkan produk bank syari’ah, misalnya Islamic Windows di Malaysia, The Islamic Transaction di cabang Bank Mesir, dan The Islamic Services di cabang-cabang bank perdagangan Arab Saudi. Produk-produk investment banking yang islami juga di tawarkan oleh Fund Manager Konfensional seperti The Wellington Management Company (USA), Oasis Internasional Equity Fund dari Flemings Bank (Inggris), State Street Investment (USA), Kleintwonth Benson Bank (Inggris), Hongkong Shanghai Bangkong Corp. (HSBC-London), dan ANZ Bank (Melbourne-London). Dan sisi pengguna jasa perbankkan syari’ah, tercatat beberapa perusahaan multinasional seperti KFC, XEROX, General Motors, IBM, General Electric, dan Chrysler.[17] Dari pesatnya pertumbuhan bank syari’ah di mata internasional ironi memang terhitung sampai tahun 2007 tak ada satupun bank syari’ah yang masuk kedalam 100 bank terbesar didunia dilihat dari jumlah asetnya maupun modalnya.

 

1.3 Sejarah Hukum Perbankan Islam di Indonesia

Seperti yang telah diuraikan Pengurus Besar Muhammadiyah Periode 1937-1944 K. H Mas Mansur bahwa penggunaan bank konvensional pada masa itu dilakukan karena terpaksa oleh umat Islam karena umat Islam belum mempunyai bank sendiri yang terbebas dari riba. Sehingga disusul ide-ide untuk mendirikan bank syari’ah kerap sekali yang sebenarnya sejak pertengahan tahun 1970-an sudah muncul. Pada tahun 1974 wacana ini telah dibicarakan dalam seminar nasional Hubungan Indonesia dengan Timur Tengah, disusul pada tahun 1976 diadakan seminar Internasional yang dilaksanakan oleh LSIK[18] dan yayasan Bhineka Tunggal Ika. Perjalanan proses yang cukup panjang ini menemui hambatan untuk merealisasikan ide-ide tersebut, yaitu: Operasi bank Syari’ah yang notabene menerapkan prinsip bagi hasil oleh pemerintah / UU belum diatur, dan juga tidak sejalan dengan UU Pokok Perbankan UU No. 14 tahun 1967. Di sisi lain pemerintah tidak menghendaki konsep bank syari’ah tersebut dengan alasan bank syari’ah dari segi politis dianggap berkonotasi ideologis, yang ada kaitannya dengan konsep negara Islam. Sehingga pada saat itu juga masih banyak pertanyaan “siapa yang bersedia menaruh modal dalam ventura semacam itu (sistem bagi hasil)” tentunya para pengusaha yang ingin masuk sebagai penanam modal juga masih khawatir akan kelangsungan Investasinya. Sementara pendirian bank baru dari Timur Tengah masih di cegah oleh pemerintah lantaran adanya kebijakan pembatasan bank Asing yang ingin mebuka kantor cabang di Indonesia.

Namun, hambatan-hambatan yang ada tidak menyurutkan niat para tokoh Islam (pendiri) pada saat itu untuk terus berjuang mendirikan lembaga keuangan yang terbebas dari riba. Pada tahun 1980-an pertama kali didirikan di Bandung yaitu Koperasi Baitul Tamwil Jasa Keahlian Teknosa pada tanggal 30 Desember 1980, dengan adanya akta perubahan menajdi tertanggal 21 Desember 1982[19]. Kemudian di Jakarta didirikan Baitut Tamwil kedua dengan nama Koperasi Simpan-Pinjam Ridho Gusti pada tanggal 25 September 1988.

Hal ini diakui atau tidak, berdirinya bank Islam di Indonesia relative lambat dibandingkan dengan sesama Negara OKI, terbukti awal 1980-an konsepsi perbankan Islam masih sebatas diskusi-diskusi yang di pelopori beberapa orang, salah satu diantranya Karmen A. Perwataatamadja, M. Dawam Rahardjo, AM. Saefuddin, M. Amin Aziz, dll yang mengusung tema “BANK ISLAM SEBAGAI PILAR EKONOMI ISLAM” Sebagai gambaran, M. Dawam Rahardjo dalam tulisannya pernah mengajukan rekomendasi Bank Syari’at Islam sebagai konsep alternatif untuk menghindari larangan riba, sekaligus berusaha menjawab tantangan bagi kebutuhan pembiayaan guna pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat. Jalan keluarnya secara sepintas disebutkan dengan transaksi pembiayaan berdasarkan tiga modus, yakni mudlarabah, musyarakah dan murabahah. Kemudian dalam pembentukannya sebagai uji coba gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas.

Pada tahun 1990 tepatnya bulan Agustus konsepsi pembentukan perbankan Islam mendapatkan perhatian khusus terbukti diadakannya lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua Bogor tanggal 18-20 Agustus yang di selenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kemudian dalam follow up nya pembahasan hasil dari lokakarya di bahas dalam musyawarah nasional IV MUI di Jakarta tanggal 22-25 Agustus 1990, dengan menghasilkan kesimpulan pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Dalam peranannya dari tim pembentukan kelompok kerja membuahkan hasil terbukti dengan berdirinya PT BANK MUAMALAT INDONESIA (BMI) pada tanggal 1 November 1991, dan resmi beroperasi pada awal Mei 1992 dengan modal awal Rp. 106.126.382.000,- dan dalam perkembangannya mulai awal beroperasi hingga September 1999 BMI memiliki 45 outlet di seluruh wilayah di Indonesia.

Dalam komentar keterbelakangan Indonesia dalam pembentukan Bank Islam yang di lontarkan oleh K.H Hasan Basri mengatakan bahwa kondisi keterlambatan ini karena political-will belum mendukung, selanjutnya sampai diundangkannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, BMI merupakan satu-satunya bank umum yang mendasarkan kegiatan usahanya atas syariat Islam di Indonesia. Baru setelah itu berdiri beberapa Bank Islam lain, yakni Bank IFI membuka cabang Syari’ah pada tanggal 28 Juni 1999, Bank Syari’ah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti (BSB), anak perusahaan Bank Mandiri, serta pendirian lima cabang baru berupa cabang syari’ah dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Per bulan Februari 2000, tercatat di Bank Indonesia bank-bank yang sudah mengajukan permohonan membuka cabang syari’ah, yakni: Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh.

SUMBER: http://www.mochtohir.com/index.php?option=com_content&view=article&id=96:pengertian-hukum-perbankan-syariah&catid=44:syariah&Itemid=170

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s